Kota Batu, Mediapewarta.com – Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Juru Parkir (Jukir) Alun-Alun Kota Batu menggelar unjuk rasa di Gedung Among Tani, Selasa (15/7/2025). Mereka menolak rencana penerapan sistem gate parkir elektronik yang dinilai akan mempersulit akses dan mengganggu aktivitas ekonomi.
Aksi yang diikuti sekitar 200 orang dari Paguyuban Parkir Kota Batu ini berlangsung tertib. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Koordinator PKL, Pipit, menyatakan kekecewaannya atas kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu sebelum kebijakan ini diterapkan.
“Ini program lama, seharusnya ada dialog dulu. Kami sepakat menolak, tapi terbuka untuk uji coba di weekend guna melihat dampaknya,” tegas Pipit saat berbincang dengan Mediapewarta.com.
Dishub Pastikan Kebijakan Berkeadilan
Menanggapi protes tersebut, Kepala Dishub Kota Batu, Hendry Suseno, menegaskan bahwa sistem parkir elektronik dirancang untuk menertibkan kawasan tanpa merugikan pihak mana pun.
“Tidak ada PKL, jukir, atau pelaku usaha tradisional yang akan dirugikan. Justru mereka akan dilibatkan dalam sistem bagi hasil,” jelas Hendry.
Dishub mengklaim telah menyiapkan skema bagi hasil 60% untuk jukir dan 40% untuk pemkot, dengan dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur. Selain itu, 50 jukir tradisional akan diintegrasikan ke dalam sistem baru.
Tahap Sosialisasi dan Uji Coba
Implementasi gate parkir akan dilakukan bertahap, dengan pemasangan tiga pintu di lokasi strategis: Jalan Munir, Sudiro Selatan, dan Sudiro Utara. Sosialisasi intensif akan digencarkan hingga November-Desember 2025.
“Kami terbuka pada masukan. Jika masih ada penolakan, pendekatan persuasif akan terus dilakukan,” tambah Hendry.
Pemerintah Kota Batu berharap kebijakan ini dapat menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib sekaligus menjaga kenyamanan pengunjung dan pedagang. Namun, respons PKL dan jukir akan menjadi kunci keberhasilannya.
